[JAKARTA] Sebuah gagasan baru dilontarkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh yang menggantikan posisi Bambang Sudibyo di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Gagasan mantan menteri komunikasi dan informatika yang juga pernah menjadi Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini adalah penghapusan tes masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang saat ini dikenal dengan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM-PTN).

“Apakah nilai, seperti ujian nasional (UN), tidak bisa dipakai untuk tes masuk PTN? Kalau memang bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit dengan ada tes lagi,” kata Mendiknas di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dikatakan, nilai UN SMA dan sekolah sederajat akan diintegrasikan dengan jenjang sebelumnya. Sebab, nilai UN mulai SD hingga SMP sudah terintegrasi untuk tes masuk ke jenjang berikutnya. “Agar tidak ada lagi yang sia-sia dan buang-buang biaya hanya untuk masuk PTN,” katanya.

Untuk memudahkan pelaksanaannya di lapangan, kata Nuh, pihaknya akan segera mendiskusikan gagasan itu lebih lanjut dengan para rektor PTN. “Semua ini terkait dengan mekanisme penerimaan di masing-masing perguruan tinggi negeri,” katanya.

Apabila gagasan itu kelak bisa direalisasikan, dia berharap kesenjangan kualitas pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain, bisa dikurangi. Untuk mendukung gagasan penghapusan tes PTN, Mendiknas juga menargetkan perbaikan infrastruktur sekolah pada 100 hari pertama kiprahnya di KIB II. “Kalau infrastruktur sekolahnya baik, proses belajar mengajar juga akan berjalan dengan baik,” tuturnya.

Dia menargetkan penyelesaian perbaikan bangunan sekolah di seluruh Indonesia rampung pada 2010. “Pada 100 hari pertama, saya akan mulai memperbaiki sekolah rusak atau bocor,” katanya.

Selain membenahi infrastruktur sekolah, Mendiknas juga menjanjikan akses seluas-luasnya kepada warga bangsa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. “Tidak boleh ada cerita ada anak bangsa yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Pendidikan berkualitas memang mahal. Yang harus dipikirkan sekarang adalah masyarakat ikut menanggung biaya pendidikan yang sekecil-kecilnya,” katanya.

Pendidikan Berkeadilan

Sebelumnya, saat memberikan pemaparan awal seusai serah terima jabatan, Mohammad Nuh mengatakan Indonesia adalah negara yang unik dengan keberagamannya, mulai dari status sosial, suku, agama, dan lainnya. Keberagaman itu juga terlihat dalam pengelolaan bidang pendidikan, seperti adanya sekolah negeri dan sekolah swasta. “Keberagaman itu, jika tidak di-manage dengan baik akan menimbulkan gap yang akhirnya berujung pada clash,” katanya. Karena itu, lanjutnya, pemerintah harus menciptakan pendidikan yang berkeadilan bagi semua. “Tidak diskriminatif,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Mohammad Nuh menetapkan tiga prioritas pendidikan nasional selama lima tahun mendatang. Pertama, memperluas akses masyarakat ke pendidikan bermutu. “Harus ada sekolah. Tentunya sekolah yang layak. Jadi tidak ada cerita, ada warga bangsa yang tidak bisa bersekolah. Sekolah juga harus kokoh dan tidak gampang rusak,” katanya.

Kedua, pendidikan harus terjangkau. “Percuma saja jika sekolah sudah ada, tetapi warga bangsa tidak bisa bersekolah karena biaya mahal. Karena itu, biaya harus terjangkau,” katanya.

Ketiga, sekolah harus berkualitas. “Sekolah ada, tapi kualitasnya buruk, sama saja tetap jelek. Karena itu, kualitas juga menjadi penting. Untuk meningkatkan kualitas sekolah, berarti harus ada penjaminan mutu. Harus ada jaminan sekolah itu bermutu, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan atau sesuai dengan dunia pekerjaan,” katanya.

(www.suarapembaruan.com)